Jumat, 04 Januari 2013

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN


SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
Menurut Undang-Undang dan Permendiknas*


A.    Pengertian
Ada beberapa pengertian tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai berikut :
ž  Menurut UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 11 – 12, yang berbunyi:
“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional”.
ž  Menurut Peraturan Menteri Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan Pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat 1, yang berbunyi:
“Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang  terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 2. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan  dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik.

B.     Dasar Penyelenggaraannya
Adapun dasar diselenggarakannya sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut :
ž  UU RI No. 20 Th. 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XI Pasal 42 ayat 1, yang berbunyi:
“Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”
ž  UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, yang berbunyi:
“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
ž  Permendiknas No. 16 Th.2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang berbunyi:
“Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”.

C.     Penyelenggaranya
Adapun penyelenggaranya adalah Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan, terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah yang kemudian disebut LPTK berdasarkan sebagai berikut :
ž  Menurut UUGD Bab IV Pasal 11 yang berbunyi :
Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel”
ž  Permendiknas No. 9 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

D.    Proses/Jalur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Proses/jalur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sebagaimana di atas dilaksanakan melalui :
  1. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL);
Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen, dengan persyaratan sbb :
a)      Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
b)      Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
c)      Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
d)     Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
e)      Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui in passing).

  1. Portofolio (PF);
ž  Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup:
(1)        kualifikasi akademik,
(2)        pendidikan dan pelatihan,
(3)        pengalaman mengajar,
(4)        perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
(5)        penilaian dari atasan dan pengawas,
(6)        prestasi akademik,
(7)        karya pengembangan profesi,
(8)        keikutsertaan dalam forum ilmiah,
(9)        pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
(10)    penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
ž  Peserta Sertifikasi pola PF adalah guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu, bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF, dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA).

  1. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
ž  PLPG bentuknya pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK
ž  Beban belajar PLPG = 90 JP selama 10 hari
ž  Pelaksanaannya dalam bentuk perkuliahan dan workshop dengan menggunakan pendekatan PAIKEM.
ž  Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model pembelajaran, dan karya ilmiah, mengembangkan, mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah
ž  Pada akhir PLPG dilaksanakan uji kompetensi.
ž  Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memilih:
(1)     sertifikasi pola PLPG,
(2)     pola PF yang berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVPF), dan
(3)     PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi persyaratan (TMP) yang lulus UKA.
ž  Sertifikasi guru Pola PSPL, PF dan PLPG dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
ž  Penyelenggaraan sertifikasi guru dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

  1. Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.
Dasarnya adalah sebagai berikut :
ž  Permendiknas No. 9 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :
“Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik”.
ž UU No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi :
“Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus
ž PP No. 74 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2, yang berbunyi :
“Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV”
ž Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang PPG Pra Jabatan.
ž Permendiknas No. 11 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
Adapun tujuannya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 adalah sebagai berikut :
a)   Tujuan umum program PPG
adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
b)   Tujuan khusus program PPG
Berdasarkan Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:
1.  Keaktifan peserta didik
Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian 20 kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagaisumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.
2.  Higher order thinking
Pengembangan sistim pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (higher order thinking), meliputi berfikir kritis,kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
3.  Dampak pengiring
Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional(instructional effects), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (nurturant effects). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru.
4.  Pemanfaatan teknologi informasi
Keterampilan memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.
5.  Pembelajaran Kontekstual
Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal, tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanan Program Pengalaman Lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas perkuliahan.
6. Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik.
7.  Belajar dengan berbuat Prinsip learning by doing tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap.
Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Proses pembelajaran dalam Program PPG lebih menekankan kepada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran workshop atau lokakarya dengan bimbingan atau asuhan dosen dan guru pamong. Tahapan dan suasana pembelajaran dalam PPG untuk tahap workshop SSP dapat di contohkan sebagai berikut: Workshop SSP adalah suatu pembelajaran dalam PPG berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa Program PPG agar mampu mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (subject specific pedagogy), sehingga mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan, yang ditandai dengan kesiapan:
1) RPP,
2) bahan ajar,
3) media pembelajaran,
4) pendukung pembelajaran lainnya, 
5) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional

Demikian uraian tentang sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan undang-undang serta permendiknas, semoga bisa bermanfaat guna menambah wawasan dan wacana tentang sertifikasi guru yang sedang berjalan di negeri kita ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan pemikiran.


* Dipresentasikan dalam tugas mata kuliah Pemantapan dan Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan program PPG Bahasa Arab di R.301 lt. III Sekolah Pascasarjana UIN-Jkt oleh: Zainal Abidin Amin Yusuf, Entis Rohman, N. Iis Aisyah, Iroh Rohanah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar